SUKABUMI – Pemkot Sukabumi mendorong pembangunan berbasis masyarakat melalui launching Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Kecamatan Cikole di halaman Gedung Juang’45, kemarin (23/5). P2RW diharakan menjadi pendorong percepatan pembangunan berbasis kebutuhan warga seperti penuntasan kawasan kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni.
“P2RW merupakan program unggulan dalam kerangka membantu percepatan pembangunan berbasis wilayah yang melibatkan warga,” ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, dalam sambutannya.
Fahmi mengatakan, sejatinya pembangunan adalah milik masyarakat. Artinya, masyarakat yang menentukan arah pembangunan di wilayah. “Jangan sampai pembangunan dibuat tapi masyarakat tidak butuh pembangunan itu, sehingga tidak efektif dan efisien,” tegasnya.
Sejauh hasil evaluasi, sebut Fahmi, P2RW jadi solusi pembangunan yang diharapkan warga. P2RW juga jadi solusi akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. “Kalau anggaran pembangunan mengandalkan sepenuhnya dari pemerintah daerah, rasanya sulit karena keterbatasan,” tuturnya.
Tahun sebelumnya, rata-rata bantuan dari Pemprov Jabar sebesar Rp130 miliar-Rp150 miliar. Sekarang nilai bantuan dipangkas hampir separuhnya atau kisaran Rp80 miliar karena kondisi keuangan Pemprov Jabar juga mengalami kesulitan akibat pandemi covid-19.
Kondisi itu diperparah juga dengan menurunnya nilai bantuan dari pemerintah pusat seperti DAK, DAU, maupun DID. Penurunan nilai bantuannya hampir mencapai 40 persen. “Karena itu, P2RW jadi solusi di tengah keterbatasan anggaran dengan konsep pembangunan berbasis wilayah dan masyarakat,” terangnya.
P2RW mendorong masyarakat bisa berpartisipasi. Hasil evaluasi, partisipasi masyarakat bisa mencapai 100-300 persen. “Kami mengucapkan terima kasih kepada RT, RW, LPM, dan BKM yang sudah memberikan dukungan pembangunan,” tuturnya.
Salah satunya pengentasan kekumuhan wilayah. Pada 2019, luas lahan kumuh di Kota Sukabumi mencapai 139 hektare. sekarang tinggal tersisa 5 hektare yang akan dituntaskan tahun ini.
“Kita akan tuntaskan dengan intervensi P2RW seperti pembangunan posyandu, masjid, maupun majelis taklim yang sifatnya pemberdayaan,” ujarnya.
Selanjutnya jalan lingkungan yang awalnya rusak sekarang dengan P2RW menjadi indah. Hal itu lantaran konsep P2RW yang mengusung pembangunan berbasis masyarakat. “Tahun ini P2RW kembali diluncurkan dengan harapan pembangunan bisa merata hingga ke pelosok,” tegasnya.
Di tengah pandemi covid-19, Fahmi bersyukur Pemkot Sukabumi masih bisa melaksanakan berbagai pembangunan. Fahmi meminta maaf seandainya selama pandemi covid-19 pembangunan dirasa tidak maksimal. “Itu karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Anggarannya direfokusing untuk penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial,” tuturnya.
Memasuki tahun ini pembangunan mulai kembali dilaksanakan Pemkot Sukabumi. Di antaranya pembangunan Plaza Balai Kota dan Gedung Juang menghadirkan wajah baru kota dan pembangunan trotoar pedestrian supaya indah.
Pembangunan juga dilakukan untuk mengimbangi percepatan jalan tol Bocimi. Sebab, jika tol tersebut sudah kelar, maka banyak wisatawan luar daerah yang akan berkunjung ke Sukabumi.
“Ada empat proyek strategis tahun ini, seperti pengentasan kawasan kumuh dan penuntasan rumah tidak layak huni. Tahun lalu ada 537 unit rumah dituntaskan. Pelaksanaannya membuat Kota Sukabumi berada pada peringkat kedua terbanyak se-Jabar,” ujarnya.
Tahun ini merupakan fase terakhir implementasi RPJMD. Sebelum 20 September 2023, Fahmi harus menuntaskan menuntaskan pekerjaan yang masih tersisa sehingga bisa memberikan kebahagian dan rasa bangga bagi warga.
Camat Cikole Fitrya Kusnaningsih mengatakan, P2RW merupakan salah satu upaya intervensi menuntaskan kawasan kumuh di Kecamatan Cikole. Dari tujuh aspek indikator selama 2018-2022, P2RW di Kecamatan Cikole sudah dilaksanakan melalui 369 pekerjaan. (rls)
